Tak mau Ikuti Inpres, Gubernur di Kalimantan dianggap Berlagak seperti Presiden
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia/Foto: Sekretariat Kabinet

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020, Kamis 20 Februari, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melaporkan adanya salah satu Gubernur tidak mau melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019.

Laporan adanya Gubernur yang tentang yang tidak mau tentang Inpres Percepatan Kemudahan Berusah tersebut langsung disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, menurut Bahlil masih ada Bupati yang beluk melaksanakan Inpres tersebut. "Terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, wali kota, dan bupati. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan instruksi ini," ungkapnya di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Pada Rakornas tersebut, Putra asal Paupa ini mengungkapkan Gubernur yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan ke DPMPTSP merupakan kepala daerah di kalimantan.

"Saya sudah lapor ke Bapak Presiden. Saya bilang, 'Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Tidak boleh ada gubernur lain yang merasa seperti presiden di negara ini. Nggak boleh," kata Bahlil.

Sekedar diketahui, Rakornas yang diselenggarakan di Jakarta ini resmi dibuka oleh Jokowi melibatkan seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah terkait pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan investasi, pengambilan keputusan dalam kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
Lebih baru Lebih lama